GEDSI JET NTB Dorong Analisis Kebijakan Transisi Energi Berkeadilan untuk Perkuat Target Net Zero Emission 2050

Mataram – Komitmen Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) tahun 2050, sepuluh tahun lebih cepat dibandingkan target nasional, membutuhkan tidak hanya inovasi teknologi dan investasi energi terbarukan, tetapi juga kebijakan yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran tersebut menjadi landasan penyelenggaraan Workshop Data Analisis Kebijakan Transisi Energi Berkeadilan Berperspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) yang digelar oleh GEDSI JET Working Group NTB bersama Yayasan Penabulu melalui program WE for JET.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, pada 18–19 Juni 2026 di Hotel Aston Inn Mataram, menghadirkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, organisasi penyandang disabilitas, perguruan tinggi, komunitas lingkungan, serta perwakilan pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan analisis terhadap berbagai kebijakan, regulasi, program, dan anggaran yang berkaitan dengan transisi energi berkeadilan di NTB.

Ketua GEDSI JET NTB, Baiq Dewi Anjani, menjelaskan bahwa agenda transisi energi selama ini sering dipahami hanya sebagai upaya mengurangi emisi karbon dan mempercepat penggunaan energi terbarukan. Padahal, keberhasilan transisi energi juga ditentukan oleh sejauh mana manfaat pembangunan tersebut dapat dirasakan secara adil oleh kelompok masyarakat yang selama ini rentan terhadap ketimpangan sosial.

“Transisi energi bukan hanya soal teknologi dan infrastruktur. Yang lebih penting adalah memastikan perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya memperoleh akses, manfaat, serta ruang partisipasi yang setara dalam proses pembangunan energi,” ujarnya.

Menurut Baiq Dewi Anjani, berbagai kebijakan dan program energi yang telah berjalan masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan perspektif GEDSI secara menyeluruh. Akibatnya, kelompok-kelompok yang seharusnya memperoleh manfaat justru berpotensi tertinggal dalam proses perubahan menuju energi bersih.

Menelaah Kebijakan Secara Lebih Komprehensif

Workshop ini dirancang sebagai ruang kolaboratif untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai data yang berkaitan dengan transisi energi berkeadilan. Tidak hanya terbatas pada aspek teknis energi, peserta juga diajak melihat keterkaitan antara energi dengan isu sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga distribusi manfaat pembangunan.

Dalam dokumen kerangka acuan kegiatan disebutkan bahwa NTB telah memiliki berbagai kebijakan, regulasi, program, dan alokasi anggaran yang berkaitan dengan upaya transisi energi. Namun, data-data tersebut selama ini belum dianalisis secara komprehensif dari perspektif keadilan sosial dan inklusivitas.

Melalui workshop ini, peserta berupaya mengidentifikasi sejauh mana kebijakan yang ada telah mendukung partisipasi perempuan dan kelompok rentan, sekaligus mengukur apakah proses transisi energi telah berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan ini menjadi penting karena keberhasilan transisi energi tidak hanya diukur dari peningkatan kapasitas energi terbarukan atau penurunan emisi karbon, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menghadirkan Perspektif GEDSI dalam Transisi Energi

Salah satu isu utama yang dibahas dalam workshop adalah pentingnya menghadirkan perspektif GEDSI dalam seluruh proses transisi energi. Selama ini, perempuan dan kelompok rentan sering kali berada di posisi yang paling terdampak oleh perubahan sosial dan ekonomi, tetapi memiliki akses yang terbatas terhadap pengambilan keputusan.

Kondisi tersebut dapat memperlebar kesenjangan jika tidak diantisipasi melalui kebijakan yang inklusif. Karena itu, peserta workshop menilai bahwa pendekatan GEDSI harus menjadi bagian integral dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program transisi energi.

Selain perempuan, kelompok penyandang disabilitas juga menjadi perhatian penting dalam diskusi. Keterbatasan akses terhadap informasi, layanan publik, maupun peluang ekonomi dapat menghambat partisipasi mereka dalam agenda pembangunan energi berkelanjutan.

Dengan memasukkan perspektif GEDSI ke dalam analisis kebijakan, diharapkan pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang strategi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Narasumber Bahas Tata Kelola Data dan Strategi Advokasi

Workshop menghadirkan dua narasumber yang memberikan perspektif berbeda namun saling melengkapi mengenai pentingnya data dan analisis kebijakan dalam transisi energi.

Perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi NTB memaparkan materi mengenai tata kelola dan identifikasi data informasi terkait transisi energi berkeadilan. Dalam paparannya, dijelaskan berbagai jenis data yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan energi, mulai dari data bauran energi daerah, akses energi rumah tangga, investasi energi terbarukan, hingga penerima manfaat program energi bersih.

Sementara itu, Dr. Iwan Tanjung Sutarna, S.IP., M.AP, seorang ahli kebijakan publik, membahas model analisis kebijakan dan penyusunan policy brief sebagai strategi advokasi yang efektif. Ia menekankan bahwa data yang baik harus mampu diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan.

Menurutnya, analisis kebijakan tidak boleh berhenti pada pengumpulan data semata. Hasil analisis harus dapat digunakan untuk memengaruhi kebijakan publik agar lebih berpihak pada kelompok yang membutuhkan perlindungan dan dukungan.

Merumuskan Kebutuhan Data Strategis

Salah satu agenda utama workshop adalah mengidentifikasi kebutuhan data yang relevan untuk menganalisis transisi energi berkeadilan di NTB. Peserta berasal dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, organisasi perempuan, organisasi penyandang disabilitas, komunitas lingkungan, dan lembaga advokasi.

Melalui diskusi kelompok, peserta mengidentifikasi sejumlah kategori data yang dinilai penting. Di antaranya data sistem energi, data ekonomi dan keuangan, data ketenagakerjaan, data sosial dan demografi, data tata ruang, data lingkungan dan perubahan iklim, data kesehatan masyarakat, serta data keadilan sosial dan distribusi dampak pembangunan.

Data-data tersebut kemudian dipetakan berdasarkan kebutuhan analisis untuk melihat hubungan antara kebijakan energi dengan dampaknya terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Peserta juga membahas bagaimana memastikan data yang tersedia mampu menggambarkan kondisi perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya secara lebih akurat.

Menyusun Policy Brief untuk Advokasi

Pada hari kedua, kegiatan difokuskan pada proses analisis data serta penyusunan laporan dan policy brief. Dokumen policy brief ini nantinya akan menjadi salah satu instrumen advokasi yang digunakan untuk mendorong penguatan kebijakan transisi energi berkeadilan di tingkat provinsi.

Melalui pendekatan ini, GEDSI JET NTB berharap hasil workshop tidak hanya berhenti sebagai diskusi internal, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Policy brief yang disusun juga diharapkan mampu menjadi referensi dalam proses dialog kebijakan di tingkat subnasional, terutama dalam mendukung target NZE NTB tahun 2050.

Kolaborasi Multi Pihak untuk Masa Depan Berkelanjutan

Sebanyak 28 peserta terlibat dalam workshop ini, mewakili berbagai institusi seperti DESDM NTB, Universitas Islam Negeri Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas Mataram, Universitas Nahdlatul Wathan, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti KONSEPSI NTB, LBH APIK NTB, Solidaritas Perempuan Mataram, HWDI NTB, PPDI NTB, PERTUNI NTB, hingga Climate Rangers.

Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa transisi energi berkeadilan merupakan agenda bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Melalui workshop ini, GEDSI JET NTB dan Yayasan Penabulu berharap lahir rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif, berbasis data, dan mampu menjawab tantangan pembangunan energi di masa depan.

Lebih dari sekadar upaya mencapai target emisi nol bersih, transisi energi di NTB diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat keadilan sosial, memperluas partisipasi masyarakat, serta memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang mengintegrasikan perspektif GEDSI, NTB berupaya menunjukkan bahwa agenda energi bersih tidak hanya berbicara tentang lingkungan, tetapi juga tentang hak, kesempatan, dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat.

Dokumentasi Foto Video[ DAY 1] _ [DAY 2]

Dokumen PPT dan Materi [ UNDUH ]